Sumbawa Besar (Sumbawasatu.com)-
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq menyampaikan pokok pokok pikiran (pokir) DPRD pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 yang digelar Pemkab Sumbawa pada Selasa 21 Maret 2023.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa ini, dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Hj. Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd, Sekretaris Daerah, Drs. H. Hasan Basri, M.M, Sekretaris Bappeda Provinsi NTB, Dr. Mahjulan, SL. MP, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si., Forkopimda beserta kepala OPD dan camat se-Kabupaten Sumbawa. Musrenbang mengangkat tema Peningkatan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Layanan Dasar yang Berkeadilan. “Dengan tema ini, diharapkan menjadi akselerasi pembangunan di daerah. Tak hanya mengejar target RPJMD, tapi juga bisa menjawab keluhan dan kebutuhan masyarakat Sumbawa,” ucap Rafiq.
Dijelaskannya, momentum Musrenbang ini adalah kesempatan yang sangat berharga menghimpun gagasan dan aspirasi dari lembaga DPRD yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Secara terinci sudah masuk dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam rangka mendorong pelayanan kualitas publik dan menyukseskan program dan kinerja kerja daerah yang lebih berkualitas, responsif serta lebih baik dari tahun ke tahun.
“Merencanakan pembangunan adalah wajib dilakukan karena ini merupakan implementasi dari Peraturan Mendagri No 86 tahun 2017, karena musrenbang ini merupakan sinergitas kerja OPD dan pokok-pokok pikiran DPRD. DPRD setiap tahun melakukan reses, dalam rangka serap aspirasi rakyat. Mana yang prioritas dan utama kita dahulukan,” terang Rafiq.
Menurutnya, ada beberapa permasalahan yang penting diperhatikan yaitu meningkatkan kualitas mutu dan layanan dasar (SPM), tercukupinya pangan masyarakat dan kualitas pangan yang semakin bagus. Menjaga dan membangun lingkungan hidup berkelanjutan, pelayanan publik yang excellent melalui reformasi birokrasi yang baik dan mantab, meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah terbangun, membangun ekonomi kreatif serta mengembangkan desain pengembangan olahraga dan kepemudaan.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Rafiq menawarkan enam langkah prioritas. Pertama, memperkuat layanan dasar dan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. DPRD menekankan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan kesehatan. Bangunan fisik sekolah yang ambruk didahulukan baik di jenjang PAUD, SD dan SMP maupun yang sederajat sebagaimana kewenangan kabupaten. Prasarana pendidikan sebagai penunjang pendidikan perlu diperhatikan, yang sudah tidak layak segera diganti. Demikian pula dengan Alat Permainan Edukatif (APE) dalam dan luar perlu disupport anggarannya.
Kedua, memperkuat perekonomian dalam rangka ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif. Dalam hal ini, keberadaan kekayaan alam yang sangat melimpah baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui berupa pertanian, hutan, peternakan, perikanan maupun yang tidak dapat diperbaharui berupa mineral logam dan batuan hendaknya menjadi berkah bagi masyarakat. Keberadaan tambang semestinya menjadi penopang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat manakala manajemen tambang memperhatikan keberadaan pengusaha dan tenaga kerja lokal.
“Prinsipnya kami sangat mensupport investasi, investasi yang bersahabat, tidak egois, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundangan undangan. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Kemudian yang ketiga, memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik menuju nilai AKIP A. Terkait hal ini, penguatan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan Publik adalah hal utama. Target nilai AKIP A adalah instrumen untuk meraih indeks kepuasan Masyarakat. DPRD mendorong untuk terus memperbaiki dan memperkuat kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik atau organisasi penyedia layanan kepada masyarakat setempat. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan reformasi birokrasi yang diatur dalam Perpres No. 81 Tahun 2010. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Dengan adanya reformasi birokrasi tersebut diharapkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
Keempat, memperkuat struktur masyarakat Sumbawa yang beriman aman dan berbudaya. Dalam hal ini DPRD memahami pentingnya kondusifitas wilayah dalam membangun daerah. Setiap hari membaca di media bahwa Sumbawa tempat yang tidak steril dari aksi kriminal. Langkah cepat penanganan keamanan dan ketertiban sangat penting. Aksi sporadis remaja yang membuat “teror” ini perlu di analisa, dipetakan dan ditindak agar tidak menjadi tren negatif remaja. Pembinaan sangat penting bahwa nyawa manusia sangat utama, ketentraman lingkungan sangat besar dampaknya bagi penduduk. DPRD mendorong pengamanan lingkungan (poskamling), menjelang masuknya bulan suci Ramadhan yang sangat mulia dan agung perlu dilakukan patroli.
Kelima, memperkuat pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan digapai dengan berbuat nyata membangun infrastruktur. DPRD memandang bahwa wilayah Sumbawa yang luas membutuhkan akses yang memadai. Sekarang masih ada wilayah desa yang terisolir, dan sulit untuk dilalui. Oleh karena itu pemerataan pembangunan sangat penting seperti di wilayah Alas, Alas Barat, Orong Telu Tarano, Ropang dan lainnya.
Keenam, memperkuat tata kelola lingkungan hidup perubahan iklim dan mitigasi bencana. DPRD sangat merespon keluhan masyarakat terkait dengan kebersihan lingkungan dan bencana alam. Oleh karena itu terhadap Banjir yang terjadi setiap tahunnya di sebagian wilayah Kabupaten Sumbawa perlu dilakukan pengkajian yang komprehensif. Mana ruang Pemda kabupaten, provinsi dan pusat dalam penanganan banjir ini.(SS/R)
