Sumbawa Besar (Sumbawasatu.com)-
Wakil Bupati Sumbawa, Hj. Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd memberikan arahan dan sambutannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Sumbawa tahun 2024 yang digelar di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa pada Selasa, 21 Maret 2023. Wabup memberikan apresiasi atas kehadiran para peserta.
Diakuinya, sejak dilantik tahun 2021 bersama Bupati Sumbawa, program janji politik belum sepenuhnya bisa terealisasi. Sebab, di saat itu masa pandemi dan sumber daya masih terbatas. Meski demikian, program masih bisa berjalan, dan pada awal Maret lalu Pemda Sumbawa menerima Universal Health Coverage (UHC) Award.
“Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Sumbawa agar masyarakatnya betul-betul dilindungi di bidang kesehatannya,” ucapnya.
Dengan UHC, jelasnya, pelayanan kesehatan menjadi skala prioritas. Jadi, ketika anak, orang tua keluarga di Kabupaten Sumbawa sakit, maka yang ber KTP Sumbawa bisa menunjukkannya pada fasilitas kesehatan terdekat yang tercover semuanya melalui program BPJS. Jika belum tercover, maka sambil jalan BPJS akan diurus dan pelayanan kesehatannya diutamakan lebih dahulu. Meskipun demikian, skala prioritas yang masuk dalam BPJS kesehatan program ini tentunya yang pantas mendapatkan. “Masa yang kaya urus SKTM. Tentu yang ekonominya lemah yang mendapatkan fasilitas ini, dalam pelayanan di puskesmas maupun yang ada di Rumah Sakit Umum,” terang Wabup.
Terkait Musrenbang, lanjutnya, ini menjadi forum utama menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) pada APBD tahun 2024. “Saya selalu mengingatkan agar 10 program unggulan yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2021 sampai tahun 2026 agar dapat dikawal implementasinya dalam program tahunan, hingga memastikan pendanaannya secara maksimal,” kata Wabup.
Memang secara fisik, ungkap Wabup, membutuhkan perjuangan yang panjang. Mulai dari Musrenbang desa, kelurahan, kecamatan dan sekarang kabupaten. Nanti setelah di kabupaten diteruskan ke provinsi, setelah ke provinsi ke tingkat nasional. Maka pasti ada skala prioritas dari Bappeda seperti pembangunan infrastruktur. Karena apapun program pemerintah itu, ketika infrastrukturnya belum maksimal, belum begitu bagus hasilnya secara ekonomi juga akan lemah.
“Sehingga kami meminta kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk dapat mengakomodir banyak banyak. Demikian juga kepada OPD agar betul-betul diprioritaskan terkait SPM bidang pendidikan, kesehatan dan sosial termasuk untuk ibu dan anak,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup Sumbawa juga mengajak untuk mensukseskan event Internasional MXGP sebagai pendongkrak perekonomian daerah, juga untuk melek informasi digital. “Sekarang sudah tidak boleh menutup diri, karena orang yang tidak peka informasi digital dan globalisasi maka dia akan tertinggal. Mari kita sama-sama bergotong-royong berkolaborasi bersinergi untuk Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban,” pungkasnya.(SS/R)
