Home / Politik dan Pemerintahan

Jumat, 4 Agustus 2023 - 22:23 WIB

Tata Kelola Pengadaan ASN Terbaik, Kemenkumham Terima Penghargaan dari Menpan RB

Jakarta (Sumbawasatu.com)-

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN-RB) sebagai Instansi Pemerintah dengan Tata Kelola Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik. Kemenkumham menempati posisi pertama pada kategori Sinergitas Pengadaan ASN dan Tata Kelola Sekolah Kedinasan yang Informatif Tahun 2023.

Penghargaan diberikan oleh Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto dalam Rapat Koordinasi Pengadaan ASN tahun 2023, Kamis (03/08/2023) di Jakarta.

Andap mengatakan kualitas SDM merupakan penentu keberhasilan organisasi. Untuk itu, pengelolaan ASN di Kemenkumham dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yang dimulai dari tahap perhitungan kebutuhan formasi s.d proses rekruitmen pengadaan ASN.

BACA JUGA  Ketua DPRD Sumbawa Nilai Program Upland Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Petani

“Tata kelola ASN dimulai sejak tahapan pengadaan. Kemenkumham menyelenggarakan pengadaan ASN secara profesional untuk merekrut SDM yang berkualitas,” kata Andap setelah menerima penghargaan.

Andap menjelaskan penetapan kebutuhan ASN Kemenkumham harus objektif sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan SDM dalam menjalankan pelayanan. Hal ini dilakukan agar ASN yang diterima mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi kinerja Kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia.

“Penetapan kebutuhan ASN adalah titik awal yang akan menentukan kualitas pelayanan Kemenkumham ke depannya. Karena itu harus ditetapkan sesuai kebutuhan pelayan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis,” ujarnya.

Tata kelola pengadaan ASN, ujar Andap, merupakan proses yang tidak bisa dilakukan oleh Kemenkumham sendiri. Instansi pemerintah di bawah pimpinan Menteri Yasonna H. Laoly ini melakukan sinergi dengan Kementerian/Lembaga lain, di antaranya Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

BACA JUGA  Pemilu 2024, Bawaslu Sumbawa Butuh Peran Media Massa dalam Pengawasan

Selain pengadaan ASN, Kemenkumham merupakan salah satu instansi yang dipercayakan mengelola sekolah kedinasan. Dalam proses pengadaan taruna dan taruni, Kemenkumham menyelenggarakan secara terbuka dan informatif.

“Pengadaan ASN, serta pengadaan taruna dan taruni sekolah kedinasan Tahun 2023 dijalankan secara informatif guna menjamin transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat,” tutur Andap.

Dalam Rakor Pengadaan ASN ini sekaligus diserahkan Surat Keputusan Menteri PAN RB tentang Penetapan Kebutuhan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Telah ditetapkan sejumlah total 572.496 formasi ASN di pusat dan daerah.(SS/R)

Share :

Baca Juga

Politik dan Pemerintahan

KPU Sumbawa Mulai Terima Pengajuan Balon Anggota DPRD

Politik dan Pemerintahan

Pastikan Masyarakat Terkoneksi Digital, Dinas Kominfotiksandi Sumbawa Inventarisasi Wilayah Blank Spot

Politik dan Pemerintahan

Jum’at Curhat, Kapolsek Poto Tano Ajak ABK dan Crew Kapal Tingkatkan Pelayanan dan Jaga Kamtibmas

Politik dan Pemerintahan

DPD PKS Sumbawa Tetap Tegak Lurus Ikuti Komitmen DPP Dukung Anies

Politik dan Pemerintahan

55 Kasus DBD Terjadi, Dikes Sumbawa Ajak Masyarakat Jaga Kebersihan Lingkungan

Politik dan Pemerintahan

Mendag RI Belanja di Pasar Seketeng

Politik dan Pemerintahan

Gandeng YPII, Pemkab Sumbawa Berupaya Penuhi Target Sanitasi Aman

Politik dan Pemerintahan

Pemda Sumbawa Terima Penghargaan dari Ombudsman
error: Content is protected !!